topmetro.news – Tjahjo Kumolo menyebutkan telah menata Kemendagri dengan baik selama empat tahun dan berhasil mengatasi segala dinamika. Hal tersebut disampaikan Tjahjo ketika menjadi Inspektur upacara di Kantor Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Senin (21/1/2019). Tjahjo juga menyinggung soal pemekaran daerah.
Tjahjo Kumolo menyebutkan beberapa prestasi Kementerian yang dia pimpin. Di antaranya, keberhasilan Ditjen Dukcapil menyukseskan pendataan penduduk hingga 97.21 % dari target. Hanya menyisakan percepatan di wilayah timur. Terutama di Provinsi Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, serta Provinsi Papua dan Papua Barat yang terkendala geografis dan kondisi masyarakatnya. Untuk itu Kemendagri juga telah bergerak cepat mengirimkan Tim Percepatan Perekaman untuk wilayah timur.
“Alhamdulillah sekarang sudah 97.21 persen. Tinggal daerah di wilayah timur terutama Papua dan Papua Barat yang memang geografis dan kondisi masyarakatnya yang membutuhkan dorongan percepatan,” ujar Tjahjo.
Kedua, perbaikan sistem di IPDN yang belakangan sudah tertib tidak ada lagi muncul dugaan pungli. Juga penurunan tingkat palanggaran praja, hingga penurunan pemecatan. Walupun sebelumnya dia terpaksa bertindak tegas dengan memecat 40 praja dan memberhentikan secara tidak hormat 16 pejabat IPDN. Tujuannya membuat IPDN lebih baik .
Ketiga, Tjahjo juga menyebutkan telah menyiapkan sekolah satpol PP dan damkar. Lalu peningkatan pembangunan di desa, kecamatan, kota/kabupaten, provinsi dan pembangunan daerah perbatasan yang diperkirakan akan selesai di pertengahan tahun ini..
Stop Pemekaran Daerah
Menanggapi ramainya desakan pemekaran daerah, Tjahjo menegaskan, pihak Kemendagri hanya menolak pemekaran wilayah. Terlebih karena usulan pemekaran daerah hingga saat ini telah mencapai permintaan 314 daerah otonomi baru. Hal tersebut dirasa berat disebabkan besarnya biaya pemekaran. Dimana untuk memekarkan satu kabupaten/kota memerlukan Rp300 miliar. Hal ini menjadi alasan Tjahjo untuk lebih memfokuskan pembangunan Infrastruktur, ekonomi dan sosial.
“Yang kami tolak hanya satu, yaitu pemekaran daerah. Bayangkan sekarang sudah 514 saja kemudian ditambah 314. Rata-rata untuk pemekaran satu kabupaten/kota memerlukan 300 miliiar rupiah kali 314. Ini yang sementara saya mengambil langkah untuk distop,” tegasnya.
Ia juga turut berpesan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk lebih agresif menata kabupaten/kota sampai tingkat desa. Untuk itu, Tjahjo mengingatkan kunci suksesnya sebuah daerah adalah kemampuan menekan angka pengangguran, angka kemiskinan. Juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah hingga di atas rata-rata nasional. Terlebih pemerintah telah mengucurkan Rp78 triliun anggaran desa selama tiga tahun untuk pertumbuhan daerah.
Tidak hanya membeberkan keberhasilan, Tjahjo juga mengkritik anggotanya untuk meningkatkan tugasnya. Beberapa hal terkait pembangunan desa yang menjadi catatan Tjahjo untuk Kementerian yang Ia pimpin yaitu optimalisasi Litbang dan juga optimalisasi Bina Pemerintahan Desa agar lebih fokus melakukan diklat SDM aparatur desa agar mampu memperkuat peran dalam perencanaan desanya, peningkatan perbaikan laporan pertanggungjawaban desanya, serta menggerakkan dan mengorganisir warga desanya, mengingat besarnya dana yang dikucurkan untuk desa.
Soroti OTT Kepala Daerah
Banyaknya penangkapan Operasi Tangkap Tangan (OTT) juga jadi perhatian. Tercatat 103 kepala daerah, belum termasuk DPRD dan SKPD, yang tertangkap KPK sejak dia memimpin Kemendagri. Untuk itu Tjahjo menuntut Ditjen Pembangunan Daerah untuk menciptakan aplikasi sekecil apa pun, sehingga pelayanan masyarakat bisa terwujud dengan baik. Juga agar meningkatkan kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Serta mengingatkan daerah untuk menertibkan pelayanan masyarakat yang dapat meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan.
“Saya cukup sedih selama saya menjadi menteri sudah hampir 103 kepala daerah kena OTT KPK. Belum DPRD-nya belum SKPDnya. Saya harapkan kepeda dirjen dan teman-teman yang ada di Ditjen Bangda, umumnya kepada seluruh jajaran Kemendagri, banyaklah untuk membuat aplikasi-aplikasi pelayanan masyarakat. Sehingga bisa meminimalisir hal-hal yang tidak kita inginkan,” pungkasnya.
sumber: Puspen Kemendagri
